Nasib AI China "Zero Trust" yang Dimatikan karena Keahliannya Menangkap Koruptor

Nasib AI China “Zero Trust” yang Dimatikan karena Keahliannya Menangkap Koruptor – Niatan Presiden Xi Jinping memanfaatkan teknologi seperti enormous information dan kecerdasan buatan (AI) untuk mereformasi pemerintahannya, tampaknya tidak semudah yang dibayangkan. Meski dirinya telah menggalakkan teknologi ini untuk membasmi korupsi, kenyataannya visi ini menghadapi kendala dalam pengimplementasiannya. Bahkan, sistem AI against korupsi yang dijuluki oleh para peneliti yang bekerja sebagai “Zero Trust” ini, sudah tidak terlihat lagi aktivitasnya.

Bukan karena tidak bekerjanya sistem, tetapi karena Zero Trust terlalu ahli dalam mengungkap dan menangkap koruptor sehingga banyak menerima penolakkan dari beberapa pemerintah lokal China dan secara perlahan mulai dimatikan oleh para pegawai negeri lokal di China.

Beberapa daerah yang menolak keberadaan Zero Trust diantaranya adalah Mayang, kota Huaihua, dan daerah Li di Hunan. Mereka tampaknya merasa terganggu dengan keberadaan Zero Trust dan memutuskan untuk memberhentikan mesin tersebut. Meski sejak awal kemunculannya, teknologi AI ini telah berhasil mengungkap 8.721 pegawai negeri China yang terlibat dalam penggelapan uang, penggunaan kekuasaan sewenang-wenang, penyalahgunaan uang rakyat, dan nepotisme.

Beberapa dari pegawai negeri tersebut joke terbukti bersalah dan berhasil dipenjarakan walaupun sebagian besar dibebaskan setelah menerima peringatan atau hukuman ringan, bahkan diperbolehkan kembali bekerja.

Seorang peneliti yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kepada South China Morning Post (SCMP) bahwa salah satu alasan pemerintah lokal untuk mematikan Zero Trust adalah “mereka merasa tidak nyaman dengan adanya teknologi baru”. Apalagi bila birokrat ini seorang yang korup, tentunya akan langsung membuang sistem ini karena mereka takut kejahatannya terungkap.

Keahlian Zero Trust yang Ditakuti Koruptor

Bukan tanpa alasan, ketakutannya mereka tersebut karena kemampuan dari teknologi yang dikembangkan oleh Chinese Academy of Sciences dan institusi kontrol inner Partai Komunis China sangat efektif dalam memonitor, mengevaluasi, dan melakukan campur tangan terhadap kehidupan kerja dan individual para pegawai negeri.

Di mana sistem ini bisa mengakses lebih dari 150 database rahasia yang disimpan oleh pemerintah pusat dan lokal, termasuk information bank, properti, dan konstruksi. Bila perlu, Zero Trust bisa melihat information satelit untuk menginvestigasi apakah dana publik benar-benar digunakan untuk membangun jalan seperti klaim pemerintah lokal.

Dengan melakukan referensi silang terhadap berbagai information di atas, Zero Trust bisa menemukan tanda-tanda korupsi, misalnya bila ada exchange uang yang mencurigakan atau mobil baru yang didaftarkan atas nama keluarga atau teman pegawai negeri. Setelah mencurigai, Zero Trust kemudian akan mengakulasikan kemungkinan tindakan tersebut adalah tindak korupsi. Jika melewati batas tertentu, Zero Trust kemudian akan memperingatkan otoritas China yang akan melakukan verifikasi dan membuat keputusan akhir.

Namun, sistem ini bukan tanpa kekurangan. Meskipun kecerdasan buatan tersebut mampu menemukan koruptor dengan cepat, ia tidak dapat menjelaskan konklusi tersebut tercapai. Sehingga, keberadaan manusia masih diperlukan untuk membantunya.

Zhang Yi dari Komisi Inspeksi Disiplin untuk Partai Komunis China yang bertugas di Ningxiang, Hunan, salah satu dari segelintir daerah yang masih menggunakan Zero Trust, mengatakan, kami hanya menggunakan hasil mesin sebagai referensi. Kami masih perlu memeriksa dan menverifikasi kebenarannya. “Mesin ini tidak bisa mengangkat telepon dan menghubungi orang yang dianggap bermasalah. Pada akhirnya, keputusan tetap dibuat oleh manusia,” katanya.

Ketika pertama kali diluncurkan, Zero Trust hanya diuji coba pada 30 daerah dan kota, sekitar 1 persen dari all out territory administratif China. 30 daerah dan kota tersebut memang sengaja dipilih yang berlokasi di zone terpencil dan miskin.

Namun, jumlah tersebut kini menurun drastis. Daerah Xiushui, di mana Zero Trust masih bekerja, misalnya, mulai mempertanyakan akses mesin tersebut terhadap database-database yang dianggap sensitif. Beberapa pegawai negeri di daerah tersebut secara khusus menyoroti tidak adanya payung hukum atau regulasi yang mengatur hal semacam ini.

Dengan tekanan yang sedemikian besarnya, para peneliti merasa pesimistis dapat mengaplikasikannya ke seluruh China.